Hukum keluarga belum pro terhadap perempuan

ketua mahkamah konstitusi (mk) akil mochtar menyatakan hukum keluarga ketika ini dipandang belum pro kepada hak serta kepentingan perempuan serta anak.

terutama sebab masih keberadaan hambatan terhadap mereka untuk mengakses hukum dan keadilan, tutur akil, di seminar perihal hak konstitusional wanita, pada jakarta, senin.

akil menjelaskan akses hukum dan keadilan terpeleihara selama uud 1945 dibuat salah Salah satu hak konstitusional.

karena itu, lanjutnya, ide sistem pengadilan keluarga yang terintegrasi dipandang sebagai salah Salah satu solusi yang patut dipertimbangkan, terlebih agar keluar dari dan menyelesaikan persoalan dualisme serta dikotomi hukum.

Informasi Lainnya:

akil juga menegaskan kiranya pihaknya mendukung gagasan untuk menciptakan pembentukan pengadilan keluarga apabila mampu menyerahkan harapan baru guna menyerahkan akses dan lebih baik terhadap wanita juga anak-anak membeli keadilan.

ketua mk menyampaikan bawa sudah ada ketentuan dan relatif memberikan perlindungan kepada hak-hak kontitusional wanita, namun masih banyak ketentuan dan masih dirasakan kurang adil bagi hawa.

wajar apabila dorongan supaya melakukan agar menggarap reformasi hukum keluarga terkristalisasi merupakan jadwal berguna yang mesti diperjuangkan, khususnya apa hak-hak konstitusional wanita bisa diletakkan pada posisi yang equal, ujarnya.