Menhan usulkan RUU Hukum Disiplin Militer

menteri pertahanan mengusulkan agar ke depan sektor pertahanan dilengkapi melalui ruu hukum disiplin militer supaya bisa menyerahkan pembinaan terhadap prajuritnya lebih bagus lagi.

jadi kita mohon dan minta kepada dpr untuk lalu bersama-sama pemerintah untuk melaksanakan ruu itu, kata menhan pada kantor kemenhan, jakarta, kamis.

keberadaan uu itu, kata dia, mau menjamin hak dari prajurit dan pimpinan selama pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran selama indonesia.

terkait penyerangan lapas kelas iib, cebongan, sleman, yogyakarta, yang menggandeng anggota kelompok 2 kopassus kandang menjangan, kartosuro selama 23 maret 2013 lalu, ingin diadili di peradilan militer.

mereka merupakan anggota tni, dengan begini telah selayaknya dan melakukan peradilannya itu bukan peradilan publik akan tetapi peradilan militer, juga ini pas uu, kata menhan.

Informasi Lainnya:

kalau betul anggota tni melakukan tindak pidana maka tempatnya tersebut peradilan militer, serta ditindak berdasarkan kuhp dan kuhp militer, katanya.

jadi, tutur purnomo, manakala seorang anggota militer mengerjakan tindak pidana memperoleh hukuman yang lebih berat daripada warga sipil dan menggarap tindak pidana karena dan diberlakukan merupakan kuhp dan kuhp militer, dan uu lain yang tenntang melalui pidana.

kita mau memastikan umum kiranya kita mau mengerjakan dengan terbuka juga transparan selama proses peradilan militer itu, katanya.

ia menambahkan, banyak dan memberi usul agar dibentuk dewan kehormatan militer, tapi sejauh ini dewan kehormatan militer tak usah dibentuk karena tindak pidana ini dilaksanakan oleh kaum prajurit juga bintara, juga ini bukan pelanggaran ham.

staf ahli menhan bidang keamanan mayjen tni hartind asrin menambahkan, draf uu hukum displin militer sudah jadi, oleh karenanya diharapkan dalam 2013 sudah rampung pembahasannya.

uu ini untuk lebih mendisplinkan prajurit, tergolong mengatur usaha militer, ujarnya.

sekretaris jenderal kemenhan letjen tni budiman sependapat dengan tidak perlunya mengadili prajurit tni selama peradilan umum. disamping karena tidak ada alasan diadili pada peradilan publik, serta penyerangan dilakukan tidak dalam kapasitas diperintah komandan.

menurut dia, selama internal tni, sebenarnya benar prajurit amat takut apabila sampai melakukan pelanggaran sebab akan dihadapkan selama dua hukuman, yakni hukum disiplin prajurit serta kitab undang-undang hukum pidana militer (kuhpm).